Ngobrol Wae

Semua Turunan Keluarga, baraya, dulur, tatangga, jeng sajabana kecuali jurig silahkan commentnya disini.

4 Komentar

  1. yopi yostiana said,

    assalamualaikum warga wargi lembur majalaya
    bade naros gaduh web smp 2 paseh

    teu gaduh kang, teu acan mendak paseh mah upamu SMU Negei majalaya aya.
    wassalam.
    duka kenal teu sareng ieu, geulis ieu teh kang….yopi
    http://profiles.friendster.com/27201480

  2. Rahasia « MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG said,

    […] Ngobrol Wae (forum) […]

  3. Wawan Karyawan said,

    Manajemen sikap dan perilaku
    SEBENARNYA seluruh aktivitas manusia yang benar adalah selalu dalam pengelolaan yang baik, terprogram, cermat, beretika, santun, tidak otoriter dan dalam koridor norma maupun aturan hukum (baik tertulis maupun tak tertulis). Ini berlaku untuk semua orang tidak memandang kaya miskin, pejabat atau bukan pejabat, pemimpin atau bukan pemimpin, sudah haji atau belum, kepala sekolah maupun bukan.
    Dengan kata lain status maupun posisi seseorang tidak akan jadi jaminan, bahwa seseorang itu berakhlak mulia. Sebab kadang mereka sekedar mengagungkan status sosial belaka dan membanggakan gelar akademis serta gelar-gelar lain yang tujuannya hanya meningkatkan wibawa seseorang di mata masyarakat. Inilah realita yang kerap terjadi dalam relasi antarmanusia, dan relasi antarmanusia dengan lembaga/instansi tertentu.
    Kita tahu betul selama era rezim lama; etika, norma, dan aturan hukum resmi hanya tameng demi menekan, demi tujuan, dan demi melanggengkan kekuasaan pemimpin/pejabat pada saat itu. Terhadap atasan yang membawahinya, mereka kerap ’’memberi laporan’’ manis, enak-enak serta ABS (asal bapak senang) saja.
    Sehingga meski kinerjanya buruk di mata anak buahnya, namun karena dapat ’’ngatok’’ (cara muka) pada atasan, maka posisi, kekuasaan, jabatan ’’dapat dipertahankan’’ dan tetap langgeng. Sehingga langgengnya kekuasaan seorang pemimpin di instansi tertentu bukan atas dasar ’’prestasi kerja’’ dan profesionalitas, namun sekedar ABS semata.
    Kadang diiringi dengan ’’grafitasi/ hadiah’’, yang selalu diberikan saat ’’sowan’’ kepada atasannya tersebut. Inilah salah satu sikap dan perilaku korup pemimpin, yang hingga kini susah diberantas. Inilah salah satu benih yang memunculkan perilaku korup di era dulu, hingga kini sulit diberantas.
    Meskipun pemimpin tersebut katanya rajin salat 5 waktu dan sudah berhaji, dan bergelar akademis, namun dilihat dari sisi dan etika kerja, belum dapat dianggap ’’profesional’’. Inilah salah satu contoh sikap serta perilaku pemimpin rezim lama, rezim otoriter.
    Sehingga di era digital ini, dibutuhkan pemimpin atau pejabat yang komit akan pemberantasan korupsi, dengan tetap mengacu pada norma etika dan norma kesantunan, baik dalam berbuat maupun dalam bersikap. Dengan kata lain seorang pemimpin maupun pejabat di semua level tingkatan, harus memiliki serta menerapkan ’’manajemen sikap dan perilaku’’ dalam lingkungan kerjanya secara profesional.
    Cermin diri
    Arogansi pemimpin/pejabat di era digital ini, jangan dijadikan alat atau kamuflase untuk menebarkan ketakutan di lingkungan kerjanya. Kearoganan itu dapat tercermin dalam bentuk sikap maupun perilaku, yang diwujudkan dalam kebijakan atau keputusannya.
    Kebijakan seorang pemimpin dalam institusi/lembaga (pendidikan/ non pendidikan) di era lama, masih berpihak pada atasan langsung, bahkan hanya demi kepentingan golongan maupun kelompoknya yang disinyalir sangat merugikan kaum wong cilik dan kaum rakyat.
    Bila kini ’’era digital’’ seorang pemimpin/pejabat masih punya sikap dan perilaku yang merugikan dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat bawah yang lemah, ini sama artinya masih mewarisi sistem dan struktur era dulu (baca Orba).
    Dengan demikian alangkah tidak relevannya, bila di orde reformasi ini masih ada sekelompok pejabat dan pemimpin yang mempunyai sikap dan perilaku arogan itu. Dengan demikian perlu dan dibutuhkan ’’cermin diri’’ untuk mengoreksi sepak terjangnya, agar kebijakan publik yang diputuskan tersebut berpihak pada kepentingan ’’wong alit’’, bukan sekadar mementingkan kelompok pemilik modal (kapitalis).
    Manajemen yang baik
    Salah satu untuk mendapatkan kebijakan yang baik dan berpihak pada mayoritas kaum lemah yakni dengan mengelola sikap dan perilaku individu dengan baik pula. Dan ini dimulai dengan ihtiar mengelola perasaan, yaitu mengembangkan sikap empatik (kepedulian perasaan terhadap orang lain).
    Sikap tersebut menuntun kita untuk melepaskan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok tertentu, kepentingan untuk maksud-maksud tertentu demi misalnya untuk kelancaran kenaikan pangkat atau demi melanggengkan kepemimpinannya.
    Manajemen sikap dan perilaku seorang pemimpin/pejabat pada instansi atau lembaga perlu mendapat perhatian khusus, terutama di lingkungan pendidikan. Seorang guru atau tokoh yang ’’di-guru-kan’’ hendaknya punya ciri, dan memiliki sikap maupun perilaku yang pantas dianut, pantas diteladani, tidak hanya sekadar cakap, pintar, bergelar, atau agamis saja.
    Sepandai dan segenius macam apa pun, bila guru/pendidik tidak mempunyai sikap maupun perilaku yang baik, maka prestise guru sekadar simbol yang nantinya akan tergerus oleh perkembangan zaman.
    Seorang guru atau pendidik yang profesional adalah guru yang dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dapat memberi ayoman kepada semua pihak, ucapannya santun memberi keteduhan semua pihak, serta tidak hanya mementingkan kelompok/ golongan orang kaya saja.
    Manajemen sikap dan perilaku yang baik itu berkaitan dengan pembersihan hati. Itulah yang kerap kita kenal sebagai ’’manajemen qolbu’’. Proses pembersihan hati yang kita lakukan dengan konsisten secara otomatis akan memperbaiki keadaan di luar diri kita.
    Pembersihan hati yang berdampak pada perubahan perilaku menuju pada perbuatan positif akan mengesankan orang lain karena mereka merasakan manfaat dari indahnya perilaku tersebut.
    Perilaku yang ditujukan dengan bukti akan mendorong orang untuk menirunya, terutama ini penting bagi pendidik (guru), orang tua yang ingin muridnya meneladani sikap mereka.
    Dengan demikian manajemen sikap dan perilaku di era reformasi perlu menjadi perhatian para pemimpin/ pejabat di Indonesia, khususnya pemimpin/pejabat di era otonomi daerah, lebih spesifik lagi pemimpin di lembaga otonom pendidikan yang kini gaung mutu pendidikan serta lembaga kita sudah jadi lahan bisnis semata.
    Program pendidikan 9 tahun digelontorkan oleh pemerintah kayaknya terkendala dengan mahalnya ’’dana bantuan pendidikan’’. Sehingga kaum miskin serta golongan ekonomi lemah sulit untuk menikmati program pendidikan tersebut. Akankah negeri ini hanya negeri ’’impian’’?

  4. Henriettazd said,

    well done, guy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: